Pada tanggal 31 Januari 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bersama dengan Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI), dengan dukungan dari Yayasan Bani KH Abdurrahman Wahid (YBAW) sebagai mitra lokal kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ford Foundation (FF), telah menyelenggarakan seminar “Forum Demokrasi: Refleksi Masa Depan Demokrasi Indonesia”. Bertempat di auditorium Gedung Mochtar Riady Social and Political Research Center FISIP UI, seminar menghadirkan tiga orang pembicara yaitu Bapak Semiarto Aji Purwanto Dekan FISIP UI, Ibu Titi Anggraini Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Ibu Anita Wahid Dewan Pengarah Gardu Pemilu. Kegiatan ini dimoderatori oleh Bapak Aditya Perdana yang adalah Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Hadir sebagai observer dari Kemensetneg sekaligus sebagai anggota Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), Sdr. Pratiwi Larosa, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kerja Sama teknik Luar Negeri.
Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Jay Akhmad, Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian, sekaligus sebagai perwakilan YBAW, menyampaikan bahwa diskusi tentang demokrasi perlu terus dilakukan dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan dalam demokrasi, dimana pemerintah adalah pelayan rakyatnya.
Selanjutnya Bapak Ahmad Syafiq, selaku Kepala AWCPH UI, menyampaikan bahwa forum ini ditujukan sebagai wadah diskusi bersama dalam memaknai demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Abdul Gofur, yang hadir mewakili Kemendagri, yang menyatakan bahwa melalui forum-forum diskusi di lingkungan akademik diharapkan dapat menjaga kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi yang akan segera kita hadapi. Selain itu, Bapak Abdul Gofur juga menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari kerja sama Kemendagri dengan FF ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman demokrasi, khususnya di lembaga pendidikan, sekaligus sebagai kontribusi YBAW sebagai civil society organization (CSO) untuk mendukung pemerintah.
Mengawali diskusi dalam forum seminar, Ibu Titi Anggraini menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wadah demokrasi di Indonesia tahun 2024 ini adalah salah satu pemilu yang terbesar di dunia dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan dilaksanakan dalam satu hari. Oleh karena itu, Ibu Titi Anggraini menekankan bahwa untuk Pemilu Indonesia tahun 2024 pertahanan demokrasi Indonesia harus disandarkan kepada rakyat. Sedangkan Ibu Anita Wahid, mengajak forum untuk melihat proses demokrasi Indonesia yang saat ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan sosial-media, sehingga kita diajak untuk mengecek kembali kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Semiarto Aji Purwanto menyampaikan pentingnya untuk memahami konteks keragaman budaya politik lokal di masing-masing daerah di Indonesia dalam rangka membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas dan sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengikuti aktor-aktor demokrasi di Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengajarkan sikap keberanian memegang teguh demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat seperti yang diteladani oleh Gus Dur.
Forum diskusi berjalan dengan dinamis dengan sesi tanya-jawab yang melibatkan peserta yang hadir dalam kegiatan seminar. Sebagai penutup moderator merangkum closing remarks para pembicara yaitu proses demokrasi di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan penting untuk mengembalikan proses tersebut pada arti sesungguhnya demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pelaksanaan seminar forum demokrasi secara umum terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh peserta yang hadir. Forum seminar merupakan bagian kegiatan dari pelaksanaan program dari ruang lingkup ketiga dalam memorandum saling pengertian (MSP) kerja sama Kemendagri dengan FF, yaitu pemberdayaan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kemandirian organisasi dan toleransi terhadap keberagaman, yang berorientasi pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila. Keterlibatan Kemensetneg sebagai anggota TPOA dalam program-program kegiatan pelaksanaan MSP sangat penting untuk mengawal berjalannya rencana kerja sama sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama, serta menilai keberhasilan kegiatan di lapangan. (LRS)
Oleh: Pratiwi Riama Larosa (Analis Kebijakan Ahli Muda Pokja OINP)
Editor : Tim Pokja PSI Biro KTLN