Tantangan dan Masa Depan Demokrasi-Toleransi di Indonesia: Refleksi Seminar 18 Januari 2024

19-Jan-2024
TPOA

Pada tanggal 18 Januari 2024, Ruang Auditorium Mandiri Gedung BB lantai 4, FISIPOL UGM menjadi saksi perbincangan mendalam mengenai tantangan dan masa depan demokrasi-toleransi di Indonesia. Dengan beragam pemikiran dan pandangan dari pembicara yang berkompeten, seminar ini mencoba merangkum poin-poin penting yang mencerminkan keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Seminar diadakan oleh Yayasan Bani Abdurahman Wahid yang merupakan mitra lokal dari Ford Foundation yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Politik Umum). Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri hadir menjadi observer dalam kegiatan dimaksud mengingat peran sentral Biro KTLN sebagai anggota Tim Perizinan Ormas Asing yang memberikan izin operasional dalam pelaksanaan kerja sama Ford Foundation di Indonesia. Sdr. Rangga Kurnia Sakti selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pokja KST Organisasi Internasional Non Pemerintah hadir mewakili Biro KTLN dalam kegiatan tersebut. Perwakilan dari Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri dan Unsur Tim Keamanan TPOA juga hadir dalam seminar yang dihadiri oleh CSO, Mahasiswa serta masyarakat yang peduli akan demokrasi di Indonesia.   

 

Tantangan-tantangan yang Dihadapi Demokrasi Indonesia

Indonesia, setelah mengalami perkembangan politik yang signifikan sejak reformasi tahun 1998, kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam ruang demokrasi. Jay Akhmad, Koordinator Gardu Pemilu Jaringan GUSDURian, menyoroti beberapa isu krusial seperti melemahnya KPK, kekuatan oligarki, politik dinasti, intoleransi, politik identitas, masuknya TNI dalam jabatan sipil, dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencurigakan cacat hukum.

Salah satu ancaman serius adalah gejala otoritarianisme yang dapat menghambat partisipasi warga negara dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Disinformasi dan hoaks juga menjadi ancaman serius, merusak proses pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

Pentingnya Memperkuat Nilai-Nilai Demokrasi

Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, penting untuk bijak dan berkomitmen mempertahankan nilai-nilai dasar demokrasi yang memberikan hak, tanggung jawab, dan partisipasi kepada seluruh warganegara. Seminar menekankan bahwa semangat demokrasi tidak hanya sebatas pada mekanisme formal Pemilu, tetapi juga mencakup esensi dari proses yang jujur, adil, dan bermartabat.

Pemilu sebagai Tonggak Penting dalam Konsolidasi Demokrasi

Pemilihan umum (Pemilu) diakui sebagai tonggak krusial dalam perjalanan konsolidasi demokrasi. Namun, tidak hanya mekanisme formal Pemilu yang penting, tetapi juga esensi dari proses yang jujur, adil, dan bermartabat. Dalam konteks ini, pembicara menegaskan perlunya wadah bagi pemikir, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk merenung, berdiskusi, dan merancang langkah-langkah konkrit menuju Pemilu yang berkualitas.

 

Peran Kaum Muda dalam Pemilu 2024

Amalinda Savirani, Ph.D, Ketua PolGov UGM, menyoroti penurunan kualitas demokrasi saat ini. Kebebasan sipil yang dibatasi, peningkatan polarisasi ideologi, dan penggunaan sistem hukum untuk menurunkan demokratisasi adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Keterlibatan kaum muda dianggap sebagai salah satu kunci untuk mengembalikan demokrasi ke posisi yang lebih baik. Meskipun ada kecenderungan apatis di kalangan gen Z dan milenial, digitalisasi politik telah membuka peluang baru untuk memengaruhi opini publik.

 

Politik Transaksional, Oligarki, dan Politik Uang

Jay Akhmad mencermati maraknya politik transaksional, politik uang, "vote minus voice," dan tingginya angka oligarki. Fenomena ini dianggap menghambat konsolidasi demokrasi dan melemahkan partai politik. Pembicara mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum, tanpa dikuasai oleh kelompok atau individu tertentu. Pembicara juga mengangkat apa yang pernah dikatakan Gus Dur dalam Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi, bahwa "Demokrasi yang kita inginkan itu beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat: yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok, besar kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan baik suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi dan mekanismenya tidak akan bisa, dan memang tidak perlu, melenyapkan perbedaan yang ada".

 

 

Korupsi dan Kebebasan Sipil sebagai Tantangan Besar

Okky Madasari, aktivis dan penulis, menyoroti korupsi sebagai hambatan utama dalam upaya membangun negara yang kuat dan berdaulat. Kebebasan sipil, kendati dijamin oleh konstitusi, masih menghadapi tantangan serius. Penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menjadi persoalan yang perlu diselesaikan dalam upaya membangun demokrasi inklusif.

 

 

Menyongsong Masa Depan Demokrasi Indonesia

Sebagai catatan kaki, meski dihadapkan dengan tantangan, optimisme bersama terhadap demokrasi dan proses demokratisasi tetap harus dibangun. Perjuangan untuk mewujudkan demokrasi sebagai "the way of life" memang perjalanan panjang. Diperlukan upaya lebih besar dan konsisten dari pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pihak yang terlibat untuk membangun demokrasi yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan di Indonesia. Seminar ini menciptakan ruang bagi pemikir, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama merenung, berdiskusi, dan merancang langkah-langkah konkrit menuju pemilihan umum yang berkualitas. Keterlibatan kaum muda dianggap sebagai kunci, dan perlunya menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan bijak dan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai dasar demokrasi.  Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memberikan amanat yang harus terus dijaga dan diwujudkan bersama. Dengan membangun demokrasi yang terkonsolidasi, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang kuat dan berdaulat, tetapi juga negara yang memelihara keberagaman dan toleransi sebagai aset berharga dalam menyongsong masa depannya.

 

Oleh: Rangga Kurnia Sakti (Analis Kebijakan Muda Pokja OINP Biro KTLN)
Editor : Tim Pokja PSI Biro KTLN