Penguatan Kolaborasi di Bidang Pembangunan Daerah Melalui Kerja Sama dengan UCLG ASPAC dan Ford Foundation

04-Apr-2024
OINP

 

 

Tiga orang analis kebijakan dari Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negeri (KTLN Kemensetneg) menghadiri undangan rapat Perpanjangan Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dan Ford Foundation pada Kamis (04/04).  Sdr. Pratiwi Riama Larosa, Sdr. Maharani Fara, dan Sdr. Tara Arani Faza masing-masing mewakili Tim Perizinan Organisasi Masyarakat Asing (TPOA) dan Kelompok Kerja bagi Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Multilateral.  

Kolaborasi antara Kemendagri dengan UCLG ASPAC terjalin di bidang pembangunan, seperti upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat perkotaan melalui pengembangan kapasitas, kegiatan kerja sama, dan riset kebijakan. Sebagai informasi tambahan, UCLG ASPAC merupakan perkumpulan bagi perwakilan pemerintah daerah-daerah dan kota-kota di wilayah Asia-Pasifik. Sementara itu, Ford Foundation telah menjadi mitra kerja sama yang baik dengan Pemerintah Indonesia selama enam dasawarsa di berbagai bidang pembangunan, dan kini kegiatan kerja sama difokuskan pada upaya peningkatan praktik desentralisasi dan demokratisasi yang berkelanjutan.

Pada momentum pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung F Kementerian Dalam Negeri dan platform zoom tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri menandatangani dokumen kerja sama yang telah disepakati masing-masing dengan Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC dan Regional Director Ford Foundation. Adapun kerja sama dengan UCLG ASPAC direncanakan untuk berjalan selama 5 tahun dengan periode 2024 s.d 2029 dan Ford Foundation akan berjalan selama 3 tahun sejak 2024 s.d 2027.

 Dalam pertemuan tersebut, turut diundang perwakilan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, unsur keamanan, serta sejumlah perwakilan pemerintah provinsi dan kota. Diharapkan dengan adanya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, kegiatan kerja sama dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tujuan proyek dapat dicapai dan target penerima mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proyek kerja sama.