Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan Working Group I dalam Indonesia-United Nations Consultative Forum pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri. Working Group I yang berfokus pada Information Sharing and Cooperation Development ini dihadiri oleh Deputi Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga; Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang (OINB) Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati; serta Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara yang juga bertindak sebagai Co-Chair Working Group II on Administration.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta instansi terkait lainnya.
WG I yang terdiri dari dua sesi ini dibuka dengan sambutan dari dua Co-Chair, yaitu Direktur Sosial Budaya dan OINB Kementerian Luar Negeri dan Deputi Perwakilan UNICEF Indonesia, yang hadir mewakili Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia. Kedua Co-Chair menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan PBB untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia melalui kerja sama teknik yang lebih efektif dan strategis.
Selanjutnya, pertemuan Working Group I ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu:
Sesi A: Inventarisasi Perkembangan Kerja Sama
Dalam sesi ini, para stakeholders membahas perkembangan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dan PBB yang telah berjalan, serta mengevaluasi capaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja sama teknik.
Sesi B: Pemilihan Tema untuk Diskusi Tematik Pleno IUNCF
Sesi ini berfokus pada pemilihan tema untuk Diskusi Tematik Pleno dalam Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF). Tema yang dipilih akan menjadi masukan bagi formulasi kerja sama Pemri dengan PBB di tahun berikutnya, dengan tujuan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target SDGs. Adapun opsi tema yang dipertimbangkan meliputi diskusi mengenai Asta Cita, Kerja Sama Selatan-Selatan, serta isu lain yang dianggap penting sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pemilihan topik dilakukan dengan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Pada akhir sesi B, partisipan sepakat memilih topik mengenai Asta Cita, yakni visi-misi pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Adapun Asta Cita Prabowo-Gibran adalah delapan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional. Fokus utamanya mencakup pembangunan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan infrastruktur yang merata. Asta Cita juga menekankan pentingnya stabilitas nasional melalui modernisasi pertahanan dan penguatan aparat keamanan. Selain itu, Asta Cita mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Perwakilan PBB menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan.
Melalui WG I yang bertajuk Information Sharing and Cooperation Development ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat kolaborasi yang ada serta menciptakan peluang kerja sama baru yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk implementasi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian SDGs.