Fasilitas Kerja Sama Teknik
Januari 29, 2016 Biro KTLN
Fasilitas kerja sama teknik diberikan kepada mitra pembangunan sebagai bagian dari kontribusi Pemerintah Indonesia untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama teknik antara mitra pembangunan dengan Pemerintah Indonesia. Fasilitas kerja sama teknik meliputi:

Fasilitas Keimigrasian

Fasilitas Keimigrasian terdiri dari:

  • Visa
  • Izin Tinggal
  • Multiple Exit Re-entry Permit
  • Exit Permit

Dasar Hukum Fasilitas Keimigrasian:

  • UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  • PP 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  • PP 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya PP 38 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
  • PermenkumHAM No. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia.
  • Nota Edaran Kemlu No. D/03052/11/2013/63 tanggal 21 November 2013.

Ketentuan Umum:

Fasilitas keimigrasian diberikan kepada:

  • Tenaga asing yang bekerja pada Mitra Pembangunan yang telah mengadakan perjanjian kerja sama teknik dengan Pemerintah Indonesia dan penugasannya di Indonesia telah mendapatkan persetujuan penugasan dari Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara.
  • Keluarga inti yang sah yang menjadi tanggungan tenaga asing dimaksud.

Prosedur Fasilitas Keimigrasian

  • Prosedur Fasilitas Keimigrasian bagi pemegang Paspor Dinas:
Imigrasi 1
  • Prosedur Fasilitas Keimigrasian bagi pemegang Paspor Biasa:
Imigrasi 2

Kelengkapan Dokumen Fasilitas Keimigrasian

  • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan atau Kementerian/Lembaga mitra kerja sama pembangunan.
  • Foto kopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing yang bersangkutan
  • Foto kopi Paspor Tenaga Asing yang bersangkutan yang masih berlaku minimal 6 bulan.
  • Foto kopi Paspor keluarga inti yang sah yang ikut dalam penugasan Tenaga Asing yang bersangkutan.
  • Sertifikat Pernikahan (marriage certificate)
Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Mitra Pembangunan, Pejabat dan tenaga asingnya, dan proyek/program kerja sama teknik.

Dasar Hukum Fasilitas Kepabeanan:

  • UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
  • PP 19 tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu.
  • Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia jo Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kelima Belas atas Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

Ketentuan Umum:

Fasilitas kepabeanan hanya diberikan kepada Mitra Pembangunan yang telah tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014

Prosedur Fasilitas Kepabeanan:

Pabean 1

Kelengkapan Dokumen Fasilitas Kepabeanan:

  • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan. Untuk re-ekspor dicantumkan alamat tempat tujuan (consignee).
  • Form Lampiran 2 KMK 89/KMK.04/2002 yang telah diisi, ditandatangani Pejabat Mitra Pembangunan yang berwenang, dan distempel.
  • Fotokopi Bill of Lading/Airway Bill.
  • Invoice.
  • Packing List
  • Surat Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga mitra kerja sama teknik (untuk barang/peralatan proyek kerja sama teknik).
  • Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing (untuk barang/peralatan tenaga asing Mitra Pembangunan).
Fasilitas Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM

Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM adalah fasilitas pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM atas pembelian lokal barang/jasa kena pajak untuk keperluan Mitra Pembangunan, Pejabat/tenaga asingnya, dan proyek/program kerja sama teknik.

Dasar Hukum Fasilitas Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM:

  • UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 tahun 1983.
  • PP Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan jo PMK No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-2678/PJ.55/1993 tanggal 13 Oktober 1993 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi / Pembebasan PPN dan / atau PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan-badan Internasional Serta Pejabat / Tenaga Ahlinya.
  • Surat Edaran Kemlu No. D. 322 tahun 2006 dan No. D 211 tahun 2007.

Ketentuan Umum:

  • Fasilitas Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM hanya diberikan kepada Mitra Pembangunan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan jo PMK No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  • Permohonan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM diajukan sebelum terjadinya transaksi/penyerahan barang/jasa.
  • Permohonan restitusi PPN atau PPN dan PPnBM diajukan sesudah terjadinya transaksi/penyerahan barang dan jasa.
  • Permohonan restitusi PPN atau PPN dan PPnBM dapat diajukan selama jangka waktu 1 tahun sejak terjadinya transaksi.
  • Minimum Purchase Requirement (MPR) senilai USD 200.
  • Apabila barang kena pajak yang telah mendapat pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dipindahtangankan (dijual) dalam jangka waktu 4 tahun, PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dibebaskan wajib dibayar kembali oleh Badan Internasional (Mitra Pembangunan), kecuali apabila pemindahtanganan dilakukan kepada sesama penerima fasilitas (Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya serta Badan Internasional dan Pejabatnya).
  • Apabila jasa kena pajak yang telah mendapat pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dipindahtangankan, PPN atau PPN dan PPnBM wajib dibayar kembali.

Prosedur Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM:

Ppn 1

Kelengkapan Dokumen Fasilitas Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM:

  • Pembebasan PPN/PPnBM
    • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan.
    • Invoice/Proforma Invoice.
    • Perjanjian / kontrak.
    • Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing (untuk barang/peralatan pejabat/tenaga asing).
    • Surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga mitra kerja sama (untuk barang/peralatan proyek).
  • Restitusi PPN/PPnBM
    • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan.
    • Faktur Pajak dengan kode 010.
    • Perjanjian/kontrak
    • Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing (untuk barang/peralatan pejabat/tenaga asing).
    • Surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga mitra kerja sama (untuk barang/peralatan proyek).
Fasilitas Kendaraan

Fasilitas kendaraan adalah fasilitas yang diberikan Mitra Pembangunan, Pejabat dan tenaga asingnya, dan proyek/program kerja sama teknik, yang terdiri dari:

  • Pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk pembelian kendaraan impor (CBU).
  • Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM untuk pembelian kendaraan lokal (CKD).
  • Pembebasan Pajak Kendaraan.
  • Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan.
  • Plat Nomor Polisi CD (Corps Diplomatic) untuk Badan-badan PBB dan Organisasi Internasional yang berstatus Diplomatik.

Dasar Hukum Fasilitas Kendaraan:

  • UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
  • PP 19 tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu.
  • PP Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan jo PMK No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  • Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia jo Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kelima Belas atas Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan badan Internasional serta Pejabatnya.
  • Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  • Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Peraturan Kapolri No. 4 tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor jo Perkapolri No. 5 Tahun 2012 tantang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Ketentuan Umum:

  • Untuk pembelian kendaraan impor (CBU):
    • Fasilitas Kendaraan hanya diberikan kepada Mitra Pembangunan yang telah tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014.
    • Kuota Kendaraan:
      • 1 unit untuk keperluan Kantor Mitra Pembangunan.
      • 1 unit untuk Kepala Perwakilan Mitra Pembangunan.
      • 1 unit untuk Pejabat setingkat Deputy ke atas pada Badan PBB.
      • Sesuai kebutuhan yang dicantumkan dalam dokumen proyek untuk kebutuhan proyek/program.
  • Untuk pembelian kendaraan lokal (CKD):
    • Fasilitas Kendaraan hanya diberikan kepada Mitra Pembangunan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan jo PMK No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
    • Kuota Kendaraan:
      • 6 unit untuk Kantor Mitra Pembangunan dengan jumlah Pejabat lebih dari 5 orang.
      • Sejumlah pejabatnya untuk Kantor Mitra Pembangunan dengan jumlah Pejabat 5 orang atau kurang.
      • 1 unit untuk Pejabat/tenaga asing dengan masa penugasan selama 1 tahun atau lebih.
      • Sesuai kebutuhan yang dicantumkan dalam dokumen proyek untuk kebutuhan proyek/program.

Prosedur Fasilitas Kendaraan:

  • Kendaraan Impor (CBU):
  • Kendaraan 1

  • Kendaraan Lokal (CKD):
  • Kendaraan 2


Kelengkapan Dokumen Fasilitas Kendaraan:

  • Nota Dinas (Persetujuan Prinsip) pembebasan Bea Masuk Impor dan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM atas pembelian kendaraan:
    • Surat permohonan dari Kepala Perwakilan Mitra Pembangunan atau Pejabat yang ditunjuk (melampirkan Surat Pendelegasian Wewenang)
    • Fotokopi Proforma Invoice
    • Data jumlah kendaraan yang telah dimiliki oleh Mitra Pembangunan dan data jumlah pejabat/tenaga asing yang bekerja pada Mitra Pembangunan Pembangunan (untuk kendaraan kantor Mitra Pembangunan)
    • Surat Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga mitra kerja sama teknik (untuk kendaraan proyek kerja sama teknik)
    • Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing (untuk kendaraan pejabat Mitra Pembangunan)
  • Pembebasan Bea Masuk Impor dan Re-ekspor Kendaraan CBU:
    • Surat permohonan dari Kepala Perwakilan Mitra Pembangunan atau Pejabat yang ditunjuk (melampirkan Surat Pendelegasian Wewenang). Untuk re-ekspor dicantumkan alamat tempat tujuan (consignee)
    • Form Lampiran 2 KMK 89/KMK.04/2002 yang telah diisi, ditandatangani Pejabat Mitra Pembangunan yang berwenang, dan distempel
    • Fotokopi Bill of Lading/Airway Bill
    • Fotokopi Nota Dinas (Persetujuan Prinsip)
  • Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kendaraaan lokal (CKD):
    • Surat permohonan dari Kepala Perwakilan Mitra Pembangunan atau Pejabat yang ditunjuk (melampirkan Surat Pendelegasian Wewenang)
    • Fotokopi Vehicle Order/Invoice/faktur pembelian
    • Fotokopi Nota Dinas (Persetujuan Prinsip)
  • Pendaftaran dan Perpanjangan Nomor Polisi (STNK) Kendaraan dan Nomor Polisi Corps Diplomatic:
    • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan
    • Fotokopi Formulir B yang diterbitkan oleh DJBC
    • Fotokopi faktur pembelian kendaraan
    • Fotokopi Form Lampiran 2 KMK 89/KMK.04/2002 yang telah disetujui oleh Kemensetneg dan DJBC
    • Fotokopi STNK terakhir (Untuk perpanjangan STNK)
Fasilitas Duty Free

Fasilitas Duty Free adalah fasilitas pembebasan bea masuk impor dan pajak (PPN, PPnBM dan PPh) untuk pembelian minuman beralkohol (liquor) dan tembakau di Toko Bebas Bea dalam kota.

Dasar Hukum Fasilitas Duty Free:

  • UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai
  • Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Pasal 32 ayat (2)
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.04./2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Toko Bebas Bea Pasal 12 dan 13
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Per-19/BC/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Toko Bebas Bea
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai

Ketentuan Umum:

Fasilitas Duty Free hanya diberikan kepada Pejabat/tenaga asing yang bekerja pada Mitra Pembangunan yang memiliki kekebalan diplomatik.

Prosedur Fasilitas Duty Free:

DutyFree 1

Kelengkapan Dokumen Fasilitas Duty Free:

  • Surat permohonan dari Mitra Pembangunan
  • Form Permohonan kartu kendali Duty Free yang ditandatangani pemohon (pejabat/tenaga asing yang bersangkutan)
  • Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Asing
  • Pas foto berwarna Pejabat/tenaga asing bersangkutan dan istri/suami ukuran 2 x 3
  • Surat kuasa staf pada Mitra Pembangunan yang ditugaskan untuk mengurus penerbitan rekomendasi dan kartu kendali Duty Free.
Top