Perwakilan Biro Kerja Sama Teknik, Kementerian Sekretariat Negara (KTLN Kemensetneg) menghadiri undangan Diskusi bertajuk "Menelaah Pesta Demokrasi: Pembelaiaran dari Dinamika dalam Pelaksanaan serta Hasil Pemilihan Umum 2024” yang diselenggarakan oleh The Habibie Center bersama Konrad-Adenauer Stiftung (KAS). Acara tersebut diselenggarakan pada hari Selasa (25/6) bertempat di gedung The Habibie Center di Jakarta Selatan, dengan dihadiri Sdr. Tara Arani Faza selaku perwakilan Tim Pengawasan Orang asing (TPOA) dan Kelompok Kerja Organisasi Internasional Non Pemerintah, Biro KTLN Kemensetneg. Diskusi tersebut berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 WIB, dengan menghadirkan panelis-panelis dari instansi terkait dan turut mengundang sejumlah unsur pemerintahan, media massa, serta mahasiswa.

Acara dibuka oleh Bapak Ilham Akbar Habibie, selaku Ketua Dewan Pembina dan Bapak Denis Suarsana selaku Direktur Kantor KAS untuk Indonesia dan Timor Leste. Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pidato dari perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan diskusi bersama panelis-panelis pilihan. Adapun panelis yang hadir mengisi diskusi adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bapak Rahmat Bagja, Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia The Habibie Center Bapak Julian Aldrin Pasha, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golongan Karya, Bapak Zulfikar Arse Sadikin.

Dalam acara tersebut, panelis membahas melalui perspektif keilmuan dan pengalaman masing-masing dan kaitannya dengan penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024 ini. Sebagai negara demokrasi dan negara kepulauan terbesar di dunia, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak lepas dari tantangan geografis, infrastruktur, dan bahkan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memastikan lancarnya rangkaian kegiatan pemilu, diperlukan tenaga sumber daya manusia, logistik, dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, terdapat pula tantangan-tantangan seperti menjangkau masyarakat-masyarakat pulau terluar dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur dan teknologi. Karena alasan-alasan tersebut, timbulnya korban jiwa dari pihak penyelenggara pemilu di daerah menjadi sulit dielakkan. Menghadapi situasi tersebut, panelis dan peserta diskusi menilai bahwa tantangan-tantangan tersebut harus dapat diatasi dan penyelenggaraan pemilu harus terus melakukan evaluasi kinerja dan peningkatan.

Diskusi tersebut juga menyinggung fenomena bergesernya nilai-nilai demokrasi pada banyak negara di dunia. Fenomena ini seharusnya menjadi concern bersama, mengingat Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi bersama antara institusi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan komunitas, serta media massa dan masyarakat luas dalam merawat nilai-nilai demokrasi dan memastikan praktiknya tetap berjalan dengan baik.